Apa yang dimaksud dengan Delik? berikut, Penjelasan dan Jenis-Jenisnya

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, delik merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan diancam dengan pidana. Istilah ini seringkali digunakan secara bergantian dengan “tindak pidana”. Namun, di balik kesederhanaan istilah ini, terdapat beragam jenis delik yang memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda-beda.

Mulai dari delik yang bersifat umum hingga delik khusus, semuanya diatur secara rinci dalam berbagai undang-undang. Untuk memahami lebih lanjut mengenai jenis-jenis delik dan implikasinya, mari kita telaah lebih dalam mengenai klasifikasi delik dalam hukum pidana Indonesia.

Definisi Delik

Ketika kita mendengar kata “delik”, mungkin yang terbayang adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum. Namun, tahukah Anda bahwa istilah ini sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, yakni “delict” atau “strafbaar feit”? Dalam bahasa Indonesia, istilah “delik” seringkali kita temui dalam konteks hukum pidana, merujuk pada perbuatan yang dapat dihukum.

Secara sederhana, delik adalah tindakan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Tindakan ini bisa berupa kejahatan besar atau pelanggaran kecil, namun semuanya memiliki satu kesamaan: yaitu adanya sanksi hukum yang bisa dijatuhkan kepada pelakunya.

Jika kita menengok lebih dalam, para ahli hukum pun memiliki pandangan yang beragam mengenai delik. C.S.T. Kansil, seorang pakar hukum Indonesia, menjelaskan bahwa delik adalah perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara itu, Hans Kelsen, seorang ahli hukum terkenal, memandang delik sebagai kondisi di mana seseorang harus menerima sanksi hukum karena melanggar norma hukum yang berlaku.

Macam-Macam Delik

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana (1987), terdapat berbagai jenis delik yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran (misdrijven en overtredingen)
   Delik ini merujuk pada tindakan yang melanggar kepentingan hukum dan menimbulkan ancaman konkret. Delik kejahatan tercantum dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran terdapat dalam Buku III KUHP.
2. Delik Materil dan Delik Formil (materiele en formele delicten)
   Delik materil terjadi ketika tindakan terlarang disertai dengan akibat yang timbul dari tindakan tersebut. Contoh pasal yang termasuk dalam delik materil adalah Pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sebaliknya, delik formil adalah tindakan yang dilarang tanpa memperhitungkan akibatnya, seperti yang tercantum dalam Pasal 160, 209, 242, 263, dan 362 KUHP.
3. Delik Komisi dan Delik Omisi (commissiedelicten en omissiedelicten)
   Delik komisi adalah delik yang dilakukan melalui tindakan aktif, sedangkan delik omisi terjadi karena kelalaian atau pengabaian. Delik omisi dibagi lagi menjadi dua, yaitu:
   • Delik Omisi Murni, yang melibatkan kelalaian dalam melakukan kewajiban tertentu seperti yang diatur dalam Pasal 164, 224, 522, dan 511 KUHP.
   • Delik Omisi Tidak Murni (delicto commissionis per omissionem), yang terjadi ketika kelalaian menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, seperti dalam kasus pembunuhan karena tidak memberikan makanan sesuai dengan Pasal 338 KUHP.
4. Delik Selesai dan Delik Berlanjut (af lopende en voordorende delicten)
   Delik selesai adalah delik yang tuntas setelah tindakan tertentu dilakukan, sedangkan delik berlanjut melibatkan tindakan yang terus menerus dan dilarang oleh hukum.
5. Delik Tunggal dan Delik Berangkai (enkelvoudige en samengestelde delicten)
   Delik berangkai melibatkan lebih dari satu tindakan yang berkontribusi pada terjadinya delik, yang disebut sebagai delik kolektif oleh Van Hamel. Contohnya termasuk kebiasaan seperti yang diatur dalam Pasal 296 KUHP.
6. Delik Sengaja dan Delik Kelalaian atau Culpa (doleuse en culpose delicten)
   Delik ini berkaitan dengan aspek niat atau kelalaian dalam melakukan tindakan, yang penting dalam konteks percobaan, penyertaan, hukuman kurungan, dan pidana perampasan.
7. Delik Propria dan Delik Komun (delicta propria en commune delicten)
   Delik propria adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kualitas tertentu, seperti dalam kasus delik jabatan atau delik militer.
8. Delik Aduan dan Delik Umum
   Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, sedangkan delik umum dapat dituntut tanpa memerlukan pengaduan tersebut.